METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL
POLITIK INDONESIA SAAT INI
MAKALAH
Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Metodologi Penenlitian Sosial
Dosen Mata Kuliah : Dedem
Pramayuda, S.I.P
Oleh:
SELA BAENURI
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SYAMSUL ULUM GUNUNG PUYUH SUKABUMI
2016
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah,
puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan yang maha esa karna atas
ridha Nya lah makalah ini dapat terselesaikan dengan baik, makalah yang
berjudul “ Perkembangan Politk Indonesia Saat ini “ adalah berisi tentang perkembangan
politik indonesia dan bentuk politik indonesia yang berkembang di pemerintahan
indonesia serta sikap masyarakat terhadap perpolitikan indonesia.
Kami
sadar makalah ini jauh ari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik
dan sarannya demi perbaikan kami di masa depan.
Tidak
lupa kami ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut andil
dalam penyusunan makalh ini.
Terakhir
semoga makalah ini dapat berguna khususnya bagi kami sebagai penulis dan
umumnya bagi kita semua, amin
Surade, 24 Nopember 2016
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.
DAFTAR ISI .
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar
belakang
B. Rumusan
masalah
C. Tujuan.
BAB II PEMBAHASAN.
A. Politik
di Indonesia.
B. Perkembangan
Politik di Indonesia .
C. Politik
Indonesia saat ini .
D. Sikap
masyarakat terhadap Perpolitikan di Indonesia
BAB III PENUTUP.
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
belakang
Indonesia
saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan
parlemen dan presiden setiap lima tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru yang
dipimpin presiden Suharto dan mulainya periode Reformasi, setiap pemilu di
Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun, Indonesia belum bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme maupun 'politik uang' di mana orang bisa membeli kekuasaan
atau posisi politik.
Persoalan
tersebut bagian dari proses Indonesia untuk berkembang menjadi demokrasi
'penuh' (saat ini - berdasarkan Indeks Demokrasi yang dirilis Economist
Intelligence Unit - Indonesia masih dianggap sebagai demokrasi 'cacat'). Perlu
ditekankan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang muda dan karena itu
wajar kalau kadang-kadang mengalami 'sakit tumbuh'.
Kondisi
politik Indonesia itu pasti penting sekali untuk mereka yang berencana
berinvestasi di Indonesia atau mereka yang mau menjadi terlibat dalam hubungan
bisnis dengan Indonesia. Di bagian ini kami menyajikan gambaran komposisi
politik Indonesia saat ini serta ikhtisar bab-bab penting dalam sejarah politik
negara ini.
B.
Rumusan
Masalah
1. Bagaimana
Perkembangan politik di Indonesia
2. Bagaimana
Politik indonesia saat ini
3. Apa
tanggapan dan sikap masyarakat terhadap politik indonesia saat ini
C.
Tujuan
1. Untuk
dapat mengetahui bagaimana Perkembangan politik di Indonesia
2. Untuk
dapat mengetahui Bagaimana Politik indonesia saat ini
3. Untuk
dapat mengetahui Apa tanggapan dan sikap masyarakat terhadap politik indonesia
saat ini
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Politik
di Indonesia
Pandangan
politik di Indonesia saat ini adalah bermacam-macam. Berbagai peristiwa yang
menyangkut keadaan politik yang ada di negeri ini semakin menjadi sorotan baik
di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemerosotan kualitas politik tersebut
dapat dilihat dilihat dari banyaknya peristiwa yang nampaknya mengganggu
kestabilan nasional, contoh peristiwa itu adalah sebagai berikut.
1. Semakin
banyaknya kader partai yang tertangkap korupsi
2. Semakin
banyknya pejabat yang menduduki kursi terhormat terjerat korupsi
3. Pemilihan
gubernur yang dirusak oleh pembelian suara hingga harus terjadi pengulangan
pemilukada
4. Jika
pegawai tidak condong ke partai tertentu maka jabatannya menjadi taruhan
Sebenarnya
Indonesia menganut reformasi sebagai pandangan politiknya, setelah rezim orde
lama digantikan oleh orde baru, lalu muncullah reformasi yang digadang-gadang
dapat memperbaiki kehidupan rakyat. Namun, hingga kini tujuan tersebut belum
dapat terealisasi dengan sempurna karena proses demokrasi yang berkembang
menjadi tidak murni lagi dan jugapaham patrimony dan otoriter masih berkembang
kuat di dalam pelaku politik.
Meskipun
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur dengan sedemikian rupa
tentang politik di Indonesia, agaknya peraturan hanya tertuang di atas kertas
saja dan juga istilah peraturan dibuat untuk dilanggar masih menjadi paham yang
terus dan akan terus berkembang hingga sampai kapan akhirnya.
Tidak
tahu sampai kapan kondisi politik seperti ini akan terus berlangsung, ketika
akan diadakan pemilu semua calon legislatif, calon anggota DPR, calon anggota DPD serta calon Presiden dan
calon-calon lainnya berbondong-bondong datang ke rakyat miskin yang sebelumnya
tak pernah sama sekali masuk ke daerah kumuh.
Mereka
sontak membagi–bagikan uang, sembako serta menaburkan selangit janji yang akan
diberikan jika kelak mereka terpilih. Tak hanya sampai di situ usaha mereka
baliho dan gambar dipasang sebesar- besarnya hingga memeneuhi sepanjang jauh
mata memandang. Namun, ketika mereka mendapatkan jabatan yang diinginkan apakah
nasib si miskin daoat terangkat? Kebanyakan mereka lupa dan segera berusaha
mengumpulkan kembali modal yang mereka keluarkan dan segera lupa dengan janji
manis yang mereka tebar.
Mudah-
mudahan masyarakat kita mulai pandai dan tidak lagi terpengaruh dengan janji
palsu dan tidak lagi menjadi murah suara hanya dengan uang Rp20.000 Semoga
informasi pandangan politik di Indonesia saat ini bermanfaat.
B.
Perkembangan
Politik di Indonesia
1.
Masa
Prakolonial Indonesia
Sumber-sumber
menunjukkan bahwa Nusantara berisikan berbagai entitas politik sejak awal
sejarah. Entitas ini berevolusi dari pusat politik di sekitar perorangan di
mana kepemimpinannya diwujudkan dalam diri seseorang yang mempunyai ketrampilan
tertentu dan kharisma dan juga menyatakan diri sebagai seseroang yang mirip
Tuhan dan mempunyai kekuatan supernatural serta didukung oleh tentara dan
rakyat yang membayar upeti kepada raja.
2.
Masa
Penjajahan Indonesia
Kedatangan
bangsa Eropa yang tertarik dengan potensi menjanjikan yaitu perdagangan
rempah-rempah adalah salah satu titik balik utama dalam sejarah kepulauan.
Memiliki teknologi yang lebih canggih dan persenjataan baru di tangan, orang
Portugis dan khususnya orang Belanda, berhasil menjadi pemegang kekuatan
ekonomi dan politik yang berpengaruh dan mampu mendominasi kepulauan ini serta
mulai menciptakan kerangka politik dan batas-batas baru.
3.
Orde
Lama Soekarno
Soekarno,
presiden pertama Indonesia, adalah ikon perjuangan nasionalis yang melawan para
penjajah. Akan tetapi setelah kemerdekaan dicapai, ia memiliki tugas berat
untuk memimpin sebuah negara baru yang masih memiliki trauma dari masa lalu dan
konflik kekuatan politik dan sosial yang muncul di masa kemerdekaan. Ternyata
politisi generasi muda yang tidak punya pengalaman sebelumnya ini kesulitan
membimbing negaranya. Keadaan itu memuncak dalam kekacauan pada pertengahan
tahun 1960.
4.
Orde
Baru Suharto
Suharto,
presiden kedua Republik Indonesia, berhasil mengambil kekuasaan pada tahun
1960an di tengah pergolakan yang ada. Pemerintah Orde Baru memerintah Indonesia
selama lebih dari tiga puluh tahun dan pemerintahan itu ditandai oleh
perkembangan ekonomi (yang mengakibatkan pengurangan kemiskinan yang
mengesankan) tetapi juga oleh penindasan dan korupsi. Namun, ketika ekonomi
domestik - dasar legitimasi kekuatannya - runtuh pada tahun 1990an, Suharto
cepat kehilangan kendali kekuasaan.
5.
Reformasi
Indonesia
Setelah
berada di bawah pemerintahan otoriter selama 30 tahun lebih, politik Indonesia
mengalami proses pembaruan untuk memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan dan
politik kepada masyarakat Indonesia. Periode ini dikenal sebagai periode
Reformasi. Tak hanya ditandai oleh perubahan struktural (seperti desentralisasi
kekuasaan ke daerah dan pembatasan kekuasaan presiden), tetapi juga ditandai
oleh kesinambungan (misalnya korupsi, kemiskinan dan pengelompokan modal di
kalangan atas).
6.
Kabinet
Indonesia Sekarang
Bagian
ini menampilkan daftar anggota kabinet Presiden Joko Widodo yang dinamai
Kabinet Kerja, yang diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2014, dan akan
memerintah sampai dengan tahun 2019, saat pemilu baru akan diadakan. Presiden
Widodo boleh berpartisipasi dalam pemilihan presiden baru pada tahun 2019
karena konstitusi memperbolehkan kepresidenan sampai dua kali masa jabatan
(masing-masing lima tahun).
C.
Politik
Indonesia Saat ini
Politik
Indonesia dewasa ini seperti sedang mendominasi wacana di media. Layaknya gula
yang sedang di kelilingi semut, seperti itulah media yang memberitakan kondisi
politik di Indonesia. Saat ini kondisi politik yang terjadi justru saling
memperebutkan kekuasaan. Para penjabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan
masyarakat. Janji – janji yang dulu di buat justru di lupakan seiring dengan
kursi kekuasaan yang di peroleh. Seolah tidak menerima dengan kemenangan sang
rival, maka berusaha mencari kesalahan untuk dapat menggulingkan. Kondisi
politik di Indonesia sangatlah memprihatinkan.
Para
pejabat masih saja sibuk mengurusi kursi jabatannya. Lagi – lagi mereka
melupakan soal rakyat. Semisal saja soal kasus suap wisma atlet. kita ketahui
bahwa Anggelina S merupakan kunci dari bobroknya korupsi yang terjadi di Wisma
Atlet. Namun, apa yang terjadi? Apakah Anggelina S berbicara jujur terkait
korupsi yang terjadi di Wisma Atlet? Tidak kawan, justru beliau menutupi kondisi
yang sebenarnya terjadi.
Kondisi
tersebut sangatlah memprihatinkan. Hal tersebut masih salah satu contoh yang
ada. Berbicara kondisi politik di Indonesia maka tidak akan jauh dari sebuah
kekuasaan. Dewasa ini politik justru seringkali di gunakan sebagai alat untuk
mencapai kekuasaan. Ntah dengan apa pun, tidak melihat rambu rambu yang ada,
hal yang terpenting kursi kekuasaan harus di dapat. Namun, kursi kekuasaan itu
harus di bayar dengan pengorbanan yang besar juga baik itu fikiran dan materil.
Akhirnya rakyat yang menjadi korban dari kondisi politik yang ada sekarang.
Para birokrat bangsa ini sepertinya masih terlalu sibuk untuk terus berebut
kursi kekuasaan. Sebenarnya politik layaknya sebuah pisau. Bila pisau tersebut
di gunakan oleh ibu rumah tangga untuk memasak maka pisau akanlah sangat
bermanfaat. Maka akan tersedia hidangan yang lezat untuk keluarga. Namun beda
cerita bila pisau tersebut di gunakan oleh pembunuh. Maka yang terjadi adalah
sebuah kesedihan dan kesengsaraan yang terjadi.
Begitu
pula dengan politik, ia akan bisa menjadi sebuah alat untuk mencapai sebuah
kebahagiaan atau malah menjadi sebuah kesengsaraan. Dewasa ini, para politikus
yang ada justru tidak mampu memberikan sebuah kesejukan di tengah gerahnya
suasana politik yang ada. Para politikus ini nampaknya masih terlalu sibuk.
Padahal rakyat Indonesia di luar sana menjadi korban mereka.
Kita
semua bisa melihat gejala mati rasa penyelenggara negara misalnya dalam soal
pembelian mobil mewah untuk para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II atau juga
pembangunan pagar istana presiden yang menelan biaya puluhan miliar rupiah.
Kebijakan itu jelas mencederai rasa keadilan publik karena di saat yang sama
kemiskinan masih mengharu biru Indonesia (jumlah orang miskin di Indonesia per
Maret 2010 berdasar BPS sebanyak 31,02 juta orang–relatif tak banyak berubah
jika dibandingkan dengan data per Februari 2005, yakni sebesar 35,10 juta
orang). Publik juga bisa melihat bagaimana penyikapan kasus Lapindo, terjadinya
‘kriminalisasi’ terhadap dua pemimpin KPK, penanganan kasus Bank Century yang
belum jelas bagaimana akhirnya, serta kuatnya nuansa tebang pilih terhadap
penanganan kasus korupsi. Kesemuanya itu adalah contoh-contoh lain yang harus
diakui kian mengiris rasa keadilan. Kendati dibalut pernyataan-pernyataan yang
apik dan santun, toh penyikapan dari penyelenggara negara terhadap kasus-kasus
tersebut tetap saja dinilai jauh dari komitmen untuk mewujudkan aspirasi dan
kehendak rakyat.
Selain
contoh contoh yang ada di atas, masih banyak kita lihat masalah soal
kemiskinan, putus sekolah dan kelaparan. Namun sepertinya para pejabat ini
masih belum tersentuh untuk menuju ke situ akhirnya masih berkutat dengan
masalah kekuasaan. Sebenarnya politik tidak hanya di kekuasaan saja. Namun
ekonomi pun sudah di politikkan. Sebenarnya politik itu merupakan bagaimana
seseorang mampu mempengaruhi orang sekelompok lain agar mengikuti gagasan yang
kita fikirkan. Dalam aspek obyektif, Sukardi mencontohkan harga cabai yang
makin hari semakin mahal. Kondisi tersebut akan semakin parah bila pemerintah
mengeluarkan kebijakan yang tergesa-gesa, misalnya dengan kenaikan harga tiket
kereta ekonomi. Momentum ini bisa dipakai untuk menyerang kekuatan politik
lawannya. Untuk aspek dari daerah, Sukardi mencontohkan polemik keistimewaan
Yogyakarta yang hingga saat ini masih berlarut-larut. Menurut Sukardi,
pemerintah harus cepat menyelesaikan polemik tersebut. Kalau tidak, masalah itu
juga akan dijadikan partai lain sebagai amunisi untuk menyerang Demokrat.
Sekarang
ini keadaan politik di Indonesia tidak seperti yang diinginkan. Banyak rakyat
beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah sesuatu yang hanya mementingkan
dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Pemerintah Indonesia pun
tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan
oleh sebagian rakyat yang mengeluh, karena hidup mereka belum dapat
disejahterakan oleh negara. Pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri
menjadi buruk, dikarenakan pemerintah Indonesia yang tidak menjalankan
kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan baik.bagi mereka politik hanyalah
sesuatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan. Jika hal ini terus di biarkan,
maka seperti bom yang terus di pendam. Maka suatu saat akan meletus juga. Jika kondisi
pemerintah terus seperti ini maka tidakl mustahil jika rakyat tidak akan
percaya dengan politik. Ketidakpercayaan para rakyat inilah yang sangat
berbahaya bagi kestabilan negara. Akibatnya masyarakat akan cenderung apatis
terhadap kondisi sebuah negara. Karena kestabilan negara juga di pengaruhi oleh
kestabilan politik yang ada di negara tersebut. Apabila gejolak politik di
suatu negara terus menerus bergejolak maka tidak mustahil jika terjadi
peperangan. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban seperti negara negara di
timur tengah.
D.
Sikap
Masyarakat terhadap dunia Politik di Indonesia
Pelaksanaan
demokrasi indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa,
dimana peran dan partisipasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, semakin
terlihat jelas. Antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan
bahwa demokrasi semakin tampak maju di indonesia.
Partisipasi
politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses
demokratisasi. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok
orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan
jalan memilih pimpinan negara, dan juga peran aktif secara langsung atau tidak
langsung, untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).
Dengan
demikian Partisipasi politik erat kaitanya dengan kesadaran politik, karena
semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak
bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. **Budiardjo (2009:367)
Partisipasi
politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka
mengambil bagian secara aktif, dalam proses pemilihan penguasa, dan secara
langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukkan kebijakan umum. Di
Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara, tercantum dalam UUD 1945
pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dan
diatur secara jelas dalam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai
jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi
oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih,
hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dll
Sedangkan,
bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, adalah merupakan salah satu
implementasi nilai-nilai demokrasi di
Indonesia, yang mencerminkan nilai Kebebasan , dimana masyarakat diberi kebebasan penuh untuk
memilih, dan mendukung calon yang di inginkan. Disisi yang lain, masyarakat
Indonesia juga menunjukkan nilai kebebasan demokrasi dalam hal melakukan protes
terhadap pemerintah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik
di Indonesia mengalami peningkatan. Tingginya partisipasi atau peran serta
masyarakat, dianggap sebagai satu hal yang positif. Didalam konteks pemikiran
ini, tingginya tingkat partisipasi masyarakat, ditunjukkan pada sikap warga
negara untuk mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri
dalam kegiatan itu. (Budiarjo 1996:185
Sebagai
bentuk pelaksanaan nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik
memiliki peran penting. Karena demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan
atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Disertai nilai-niai yang
terkandung dalam demokrasi, yaitu Kebebasan dan Kesetaraan.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Indonesia
menganut reformasi sebagai pandangan politiknya, setelah rezim orde lama
digantikan oleh orde baru, lalu muncullah reformasi yang digadang-gadang dapat memperbaiki
kehidupan rakyat. Namun, hingga kini tujuan tersebut belum dapat terealisasi
dengan sempurna karena proses demokrasi yang berkembang menjadi tidak murni
lagi dan juga paham patrimony dan otoriter masih berkembang kuat di dalam
pelaku politik.
Politik
Indonesia dewasa ini seperti sedang mendominasi wacana di media. Layaknya gula
yang sedang di kelilingi semut, seperti itulah media yang memberitakan kondisi
politik di Indonesia. Saat ini kondisi politik yang terjadi justru saling
memperebutkan kekuasaan. Para penjabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan
masyarakat. Janji – janji yang dulu di buat justru di lupakan seiring dengan
kursi kekuasaan yang di peroleh. Seolah tidak menerima dengan kemenangan sang
rival, maka berusaha mencari kesalahan untuk dapat menggulingkan. Kondisi
politik di Indonesia sangatlah memprihatinkan.
Masyarakat
memandang elite politik tidak mengalami perubahan yang jelas. Hal ini bisa dari
masyarakat yang menjadi korban kebijakan politik yang sedang berkuasa. Ada
sebagian masyarakat yang sangat mengerti sekali dengan politik tetapi pemilu
tak ubahnya hanya sandiwara politik karena hakikatnya, pemilu hanya akan
menguntungkan secara politik dan ekonomi kepada elit politik. Golput pun muncul
karena berdasarkan bahwa keberadaan pemilu dan aktivitas memilih tidak akan
berdampak lebih baik pada diri pemilih. Hal ini terjadi ditengah masyarakat
yang terjebak pada apatisme. Kecenderungan ini muncul ketika norma-norma sosial
yang selama ini disepakati dan dijabarkan dalam suatu masyarakat mengalami
kelonggaran, kegoyahan, dan kehilangan fungsinya yang efektif. Golput bukanlah
pilihan tepat dan cenderung mendorong masyarakat menjadi apatis. Kondisi ini
bisa menciptakan rendahnya legitimasi pemerintah serta mendorong munculnya
masyarakat yang antipati (ketidaksukaan untuk sesuatu atau seseorang), terhadap
perkembangan politik.
B.
Saran
Rakyat
Indonesia belum merasakan kinerja yang baik dari pemerintah Indonesia, malahan
membuat mereka memandang buruk terhadap politik itu sendiri. Selain itu, para
generasi muda Indonesia haruslah diperkenalkan dengan politik yang sebenarnya,
agar dikemudian hari mereka dapat menjadi generasi baru yang lebih bertanggung
jawab. Sehingga kondisi bangsa ini tidak terus terpuruk akibat politik tidak
bertanggungjawab para pejabat sekarang. Sedah seharusnya kita membanahi bangsa
ini. Karena bila kondisi seperti ini terus di budayakan, maka bukanlah hal yang
mustahil jika suatu saat nanti nama Indonesia hanya tinggal sejarah.
DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo,
Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama,
2008.
Haris,
Syamsudin, Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2005
